Corgi

Anda adalah pengunjung ke

Kamis, 10 Oktober 2013

Makalah Good Mining Practice

Sudah lama ndak mosting di blog ini...
daipada saya binggung mosting apaan, ini saya mosting makalah saya.
semoga bermanfaat buat kalian yooo ^^



BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam rangka pengelolaan pertambangan yang baik dan benar ini, maka terdapat 2 unsur utama yang melaksanakannya, yaitu “Pelaku Bisnis” dan pembuat kebijakan.

Agar tercapai maksud pengelolaan tersebut diatas, maka pelaku bisnis dalam mengelola pertambangan haruslah melaksanakannya dengan baik dengan selalu memperhatikan beberapa hal antara lain : efisiensi, keuntungan yang wajar, resiko yang rendah, kepedulian terhadap lingkungan dan kepedulian terhadap masyarakat.

Sedangkan bagi pembuat kebijakan beberapa hal yang wajib menjadi perhatiannya antara lain adalah bagaimana agar pembangunan masyarakat dan daerah dapat berjalan baik, pembangunan dapat berkelanjutan, menekan agar pelaku bisnis taat terhadap aturan, melaksanakan kegiatan berpedoman pada azas konservasi bahan galian agar dapat meningkatkan nilai tambah dan menekan terjadinya kecelakaan serta pentingnya melaksanakan perlindungan terhadap lingkungan.

Peran birokrat (pembuat kebijakan) pada hakekatnya adalah : membuat kebijakan yang tepat dan kondusif, menjamin keamanan, menjamin kepastian hukum menjadi fasilitator yang baik serta membuat pedoman terhadap pelaksanaan kegiatan.

Penulis berharap dengan adanya makalah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasisawa/mahasiswi dalam rangka Penerapan Pengelolaan Penambangan yang Baik Dan Benar / Good Mining Practice.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah:
1. Apakah pengertian dan teknis pertambangan yang baik dan benar ?
2. Bagaimana penerapan K3 dalam lingkungan pertambangan serta penerapan reklamasi ?
3. Bagaimana Hubungan Pertambangan dengan Lingkungan serta Masyarakat dan Birokrat ?
1.3 Tujuan Penulisan Makalah
Tujuan penulisan makalah ini adalah:
1. Mengetahui pengertian dan teknis pertambangan yang baik dan benar.
2. Mengetahui penerapan K3 dalam lingkungan pertambangan serta penerapan reklamasi.
3. Mengetahui Hubungan Pertambangan dengan Lingkungan serta Masyarakat dan Birokrat.

1.4 Teknik Penulisan Makalah
Dalam menyusun makalah ini, penulis menggunakan beberapa metode/teknik pengumpulan data untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan penulis. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:
1. Metode Kepustakaan
Metode pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi penulis, sehingga penulis mampu menyusunnya menjadi sebuah makalah.
2. Metode Pengambilan Data (Browsing Internet)
Metode atau teknik pengambilan data pada beberapa situs yang memiliki kaitan erat dengan pokok masalah yang di angkat oleh penulis.



BAB II
PEMBAHASAN


2.1 Pengertian Pertambangan
Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada konsep Pertambangan yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan, yang meliputi
• Penyelidikan Umum (prospecting)
• Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci
• Studi kelayakan : teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi amdal)
• Persiapan produksi (development, construction)
• Penambangan (Pembongkaran, Pemuatan,Pengangkutan, Penimbunan)
• Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan
• Pengolahan (mineral dressing)
• Pemurnian / metalurgi ekstraksi
• Pemasaran
• Corporate Social Responsibility (CSR)
• Pengakhiran Tambang (Mine Closure)

Gambar 2.1 Lokasi Penambangan


Ilmu Pertambangan : ialah ilmu yang mempelajari secara teori dan praktik hal-hal yang berkaitan dengan industri pertambangan berdasarkan prinsip praktik pertambangan yang baik dan benar (good mining practice).

Menurut UU No.11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni Golongan A (yang disebut sebagai bahan strategis), Golongan B (bahan vital), dan Golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital).Bahan Golongan A merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan dan strategis untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya minyak, uranium dan plutonium. Sementara, Bahan Golongan B dapat menjamin hayat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, besi dan tembaga. Bahan Golongan C adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur dan asbes.


2.2 Teknis Pertambangan yang Baik dan Benar
Pada prinsipnya, Teknis Pertambangan yang baik dapat dilakukan apabila didalam aktifitas pertambangan tersebut dilakukan hal-hal sebagai berikut :
• Eksplorasi harus dilaksanakan secara baik, benar dan memadai.
• Perhitungan cadangan layak tambang harus ditetapkan dengan baik (tingkat akurasi tinggi).
• Studi Geohidrologi, Geoteknik dan Metalurgi harus dilakukan secara baik dan benar.
• Studi Kelayakan (Feasibility Study) yang komprehensif dengan didukung data yang cukup, perlu disusun dengan baik, termasuk studi lingkungannya (AMDAL atau UKL/UPL).
• Teknik dan sistim tambang serta proses pengolahan/pemurnian harus direncanakan dan dilak-sanakan secara baik (sistim tambang pada material lepas dan padu sangat berbeda, demikian pula proses pengolahannya)
• Teknis konstruksi dan Pemilihan peralatan harus tepat guna.
• Sistim pengangkutan bahan tambang harus terencana baik, termasuk pemilihan alat angkut dan alat berat lainnya.
• Produksi hendaknya disesuaikan dengan jumlah ketersediaan cadangan dan spesifikasi.
• Program pasca tambang harus terencana dengan baik sebelum seluruh aktifitas dihentikan.
Pada pasca tambang harus segera dilakukan kegiatan penataan dan reklamasi pada lahan ex tambang yang disesuaikan dengan perencanaannya. Pelaksanaan penataan dan reklamasi sebaiknya mengacu pada rencana tata ruang daerah yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kondisi lahan.
Jika Teknis Pertambangan tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan berakibat pada :

• Kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan.
• Hasil tambang tidak akan efisien dan ekonomis.
• Produksi akan tersendat / tidak lancar.
• Kemungkinan terjadinya kecelakaan tambang akan tinggi.
• Pengrusakan dan gangguan terhadap lingkungan akan timbul.
• Terjadinya “pemborosan” bahan galian.
• Pasca tambang akan mengalami kesulitan dan sulit penanganannya.
• Semua pihak akan mendapat rugi (Pemerintah, perusahaan dan masyarakat).
• Kegiatan pertambangan akan “dituding” sebagai suatu kegiatan yang merusak lingkungan.

2.3 Penerapan K3 dan Konservasi Bahan Galian
Peraturan yang menyangkut tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995, tanggal 22 Mei 1995. Segala aspek menyangkut K-3 Pertambangan Umum telah diatur didalamnya, antara lain tentang :
• Pihak-pihak penanggung jawab
• Program dan manajemen K-3
• Kewajiban melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja tambang.
• Tatacara inspeksi tambang oleh Pelaksana Inspeksi Tambang dan Kepala Teknik Tambang.
• Kondisi kerja, peralatan kerja, rambu-rambu/tanda-tanda peringatan.
• Kewajiban menyusun Standard Operation Procedure (SOP).
• Tatacara pencegahan dan penanggulangan kemungkinan terjadinya bahaya dan kecelakaan.
• Tatacara penanganan, penggunaan dan penyimpanan bahan peledak.
• Dimensi tambang.
• Kewajiban pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja tambang.
• Aturan-aturan penggunaan alat angkut.
• Pengamanan alat-alat berputar.
• Pembiayaan-pembiayaan pelaksanaan program K-3
• Beberapa hal lainnya dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan tambang.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi ini berlaku untuk kegiatan pertambangan terbuka /diatas permukaan tanah dan pertambangan bawah tanah.
Pada prinsipnya penerapan azas konservasi pada pemanfaatan bahan galian tambang adalah cara bagaimana pemanfaatan bahan galian tersebut dilakukan secara optimal dengan memperhatikan hal-hal :
• Memperhitungkan kebutuhan akan bahan galian tersebut (pengusahaan/pemanfaatan tepat waktu).
• Pengambilan bahan galian (penambangan) harus tepat teknologi pada saat kegiatan berjalan.
• Adanya upaya untuk menghindari terjadinya “kehilangan” bahan galian dalam penambangannya.
• Adanya upaya melakukan “pemilahan” dalam pengambilan antara bahan galian berkadar
tinggi dan rendah, dimana bahan galian berkadar tinggi diambil terlebih dahulu dan bahan galian
berkadar rendah tetap “disimpan” sebagai cadangan masa depan dan diambil jika teknologi
telah mampu mengolah bahan galian tersebut.
• Adanya upaya untuk memanfaatkan mineral-mineral ikutan secara optimal.


Mengingat umumnya bahan galian tambang bersifat “unrenewable resources” (tidak terbaharukan), maka jika hal-hal tersebut diatas dapat dilakukan dengan baik dan benar, maka ketersediaan suatu bahan galian akan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama dan dapat berlanjut sesuai dengan kemajuan teknologi manusia nantinya.


2.4 Penerapan Reklamasi

Jika berbicara reklamasi di daerah tambang, umumnya orang berpikir bahwa itu adalah tahap paling akhir dari aktivitas penambangan, artinya bahan ataupun cadangannya telah habis dikeruk dan tidak ekonomis lagi dan mulai masuk ke fase penutupan. Asumsi ini tidaklah salah, wajar saja bia banyak orang berpikir seperti itu. Namun disini ada sedikit kekeliruan, reklamasi tidak seluruhnya dikerjakan pada saat tambang telah berakhir, melainkan saat tambang masih beroperasi hanya dikerjakan pada lahan yang dianggap selesai dieksploitasi. Mudahnya begini, jika perusahaan tambang A memiliki 6 lokasi kerja yaitu A1, A2, A3 … A6, dan lokasi A2 telah selesai dieksplotasi, maka lokasi ini yang di reklamasi, sementara mereka masih dapat menambang di lahan lainnya.

Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia terbitan PT. Gramedia disebutkan arti reclaim sebagai menjadikan tanah (from the sea). Masih dalam kamus yang sama, arti kata reclamation diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Pengertian lain dari reklamasi yang dihubungkan dengan kegiatan pertambangan yaitu suatu usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Istilah lain yang berkaitan dengan reklamasi yaitu rehabilitasi lahan dan revegetasi. Rehabilitasi lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak (kritis), agar dapat berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupun sebagai unsur perlindungan alam lingkungan. Revegetasi merupakan suatu usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang.

Berdasarkan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan tentang pedoman reklamasi bekas tambang dalam kawasan hutan pada BAB 2 PASAL 3 berisi tentang tujuan reklamasi yaitu untuk memulihkan kondisi kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi sehingga kawasan hutan yang dimaksud dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.

Reklamasi ini menjadi kewajiban bagi perusahaan tambang baik operasional tambang terbuka (open pit), tambang bawah tanah (underground), tambang placer maupun tambang bawah laut (kalo yang ini masih perlu penelusuran bagaimana cara reklamasinya ya..). Pada tambang terbuka umumnya aktivitas operasional dilakukan dengan membuat jenjang (bench) kemudian menggaruk dan menempatkan top soil dan overburden ke lokasi stock mengingat top soil ini suatu saat akan dikembalikan lagi. Jika cadangan dianggap tidak ekonomis lagi, maka mulailah lahan eks tambang ini masuk tahap reklamasi untuk mengembalikan fungsi fisik sesuai peruntukannya. Beberapa tahapan umum teknis yang dilakukan jika suatu institusi akan melakukan reklamasi yaitu:

Melakukan penimbunan lahan kemudian menempelkan lapisan tanah yang subur (top soil) di lahan yang akan direklamasi. Ini bertujuan untuk memberikan lapisan penyubur sehingga memudahkan tanaman untuk tumbuh dan memberikan kekuatan menyangga tanah karena lahan eks tambang umumnya miskin unsur hara, memiliki porositas tinggi dan penyerapan air rendah.


Kemudian lanjut ke tahap persiapan lahan yaitu dengan perataan lahan (contour leveling). Tahapan ini adalah meratakan sehingga nantinya memudahkan penimbunan top soil, menguatkan porositas da menyerap air. Reklamasi memang dapat dilakukan di lahan miring atau lereng meskipun akan ditemui banyak kesulitan. Lahan yang kemiringannya sudah diratakan akan memudahkan proses lanjut reklamasi. Pemadatan lapisan tanah untuk menstabilkan lereng ini dilakukan dengan tractor, grader atau bulldozer (sheep foot roller). Di beberapa lokasi lahan yang curam, maka pemadatan ini ditarik dengan bulldozer. Setelah tanah dipadatratakan, maka selanjutnya perlu dibuat saluran drainase untuk mengatur penyaliran.

Tahapan selanjutnya setelah penyiapan lahan adalah proses hydroseeding. Hydroseeding adalah aktivitas penyebaran atau penyemaian lahan reklamasi dengan bibit tanaman perintis (umumnya yang digunakan adalah centrocema) yang sebelumnya telah dicampurkan dengan fertilizer dan aditif lainnya. Penyebaran dilakukan dengan truck hydro seeder. Hydro seeding ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanah sehingga tanaman akan mendapatkan lingkungan yang baik.


Untuk penanaman pohon, maka disusun pembuatan lubang tanam untuk anakan dengan dimensi disesuaikan dengan kebutuhan. Media tanam yang diperlukan umumnya adalah tanah top soil, pupuk (kompos) dan fertilizer lainnya. Jarak tanam juga disesuaikan. Untuk memperkuat lahan maka biasanya ditambahkan jarring (mesh) di selanjang lokasi juga untuk mencegah longsor. Pemilihan pohon cepat tumbuh (sengon, angsana/Pterocarpus Indicus atau akasia/Acacia Mangium) adalah alternative awal untuk merevegatasi lahan eks tambang. Tanaman ini adalah dua dari beberapa jenis tanaman reklamasi yang cepat tumbuh. Dalam beberapa tahun dengan maintenance yang baik, hampir dapat dipastikan reklamasi akan berjalan bagus.

2.5 Hubungan Pertambangan dengan Lingkungan serta Masyarakat dan Birokrat

Dalam rangka penerapan Praktek Pertambangan Yang Baik dan Benar, maka perlu dipikirkan hubungan antara Lahan Tambang dengan Kegiatan Pertambangan itu sendiri dan Lingkungan. Hubungan ketiga komponen tersebut pada hakekatnya saling berinteraksi dan dapat disinergikan antara satu sama lainnya yang dapat digambarkan dalam hubungan “segitiga interaksi”.
Hubungan ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Dari Lahan Tambang yang mengandung bahan galian tambang tertentu, dapat dimanfaatkan guna menunjang segala aktifitas dan kehidupan manusia serta merupakan peluang usaha bagi pelaku bisnis ( 1 – 2 ). Didalam aktifitas Pertambangan, eksploitasi harus dilakukan sesuai aturan, terencana secara teknis, efisien, menerapkan azas konservasi, menghasilkan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ( 2 – 1 ).
Selanjutnya untuk mencegah timbulnya “pengrusakan” terhadap lingkungan, maka dalam melakukan aktifitas Pertambangan, pelaku kegiatan harus mampu mengendalikan dan memelihara lingkungan, menjamin keselamatan kerja, merencanakan dan melaksanakan upaya rehabilitasi/reklamasi serta mengakomodir kemauan dan partisipasi masyarakat ( 2 – 3 ), sehingga jika hal tersebut terlaksana dengan baik maka Lingkungan (kondisi alam dan masyarakat) akan memberikan “feed-back” terhadap keberlanjutan, keamanan, kelancaran dan ketenangan bagi pelaku kegiatan dalam melaksaanakan kegiatan pertambangan tersebut ( 3 – 2 ).
Dilain sisi dengan “baik”nya Lingkungan merespons kegiatan pertambangan, maka pada pasca tambang, Lingkungan tersebut akan mampu menciptakan suatu kondisi lingkungan baru yang dapat bermanfaat serta berdaya guna kembali (3 – 1), dan pada Lahan Tambang yang telah dieksploitasi, secara berangsur akan “terpulihkan” kembali dengan kondisi baru dengan peruntukan lainnya yang lebih bermanfaat di masa mendatang ( 1 – 3 ).
Jika hubungan ketiga komponen ini berjalan baik, saling berinteraksi dan bersinergi, maka dari hubungan tersebut dapat tercapai sasaran sebagai berikut :

Bekas LAHAN TAMBANG dalam kondisi Aman, Layak dimanfaatkan, Indah, Harmonis, bersifat Fasilitatif jika dipergunakan, mendatangkan Untung jika dimanfaatkan, bersifat Natural, dibentuk secara Geometris, sebagai lahan yang Strategis dalam pemanfaatannya dan dapat dimanfaatkan secara Integratif ( ALIH FUNGSI ).
Selanjutnya dalam aktifitas PERTAMBANGAN dilakukan secara Profesional, Realistis, Objektif, Fair, Inovatif dan Transparan dalam pengeksploitasian dan pengelolaannya ( P R O F I T ).
Sedangkan kondisi LINGKUNGAN diharapkan akan Sehat, bersifat Ekologis, Ramah, Adaptatif, Sinergik dan mampu untuk saling melakukan Interaksi terhadap aktifitas Pertambangan dan kondisi pada bekas Lahan Tambang ( SERASI ).
Dalam Praktek Pertambangan Yang Baik dan Benar ini, peranan Birokrat adalah : membuat kebijakan yang bersifat kondusif, menjamin kepastian hukum, menjamin keamanan, menyusun pedoman dan menjadi fasilitator serta melakukan tugas pemantauan, pengawasan bimbingan dan pembinaan serta melakukan evaluasi terhadap aktifitas pertambangan.
Bimbingan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Birokrat sudah wajib dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pasca tambang.
Sedangkan peran masyarakat terhadap aktifitas pertambangan juga dapat dilakukan, terutama pada tahap pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahapan pasca tambang (tidak tertutup kemungkinan peran mereka juga bisa dari sejak tahap perencanaan).




BAB IV
PENUTUP


4.1 Kesimpulan
Berdasarkan informasi dan pengetahuan yang penulis uraikan dalam makalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan Penerapan Pengelolaan Penambangan yang Baik Dan Benar / Good Mining Practice, yaitu sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya penerapan azas konservasi pada pemanfaatan bahan galian tambang adalah cara bagaimana pemanfaatan bahan galian tersebut dilakukan secara optimal.
2. Pada pasca tambang harus segera dilakukan kegiatan penataan dan reklamasi pada lahan bekas tambang yang disesuaikan dengan perencanaannya. Pelaksanaan penataan dan reklamasi sebaiknya mengacu pada rencana tata ruang daerah yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kondisi lahan.
3. Bimbingan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Birokrat sudah wajib dilakukan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pasca tambang. Sedangkan peran masyarakat terhadap aktifitas pertambangan juga dapat dilakukan, terutama pada tahap pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahapan pasca tambang (tidak tertutup kemungkinan peran mereka juga bisa dari sejak tahap perencanaan).