Corgi

Anda adalah pengunjung ke

Sabtu, 28 Mei 2011

Bantuan Bank Dunia kepada Indonesia selama tiga tahun mendatang akanmembantu Pemerintah melaksanakan inisiatif yang ada maupun yang baruuntuk menghadapi tantangan-tantangan di atas. Program ini merupakan perluasan atas pekerjaan yang terkait dengan:

1.PERUBAHAN IKLIM
Perubahan iklim saat ini mendapat perhatian yang lebih besar di Indonesia daripada sebelumnya. Para pemimpin politik menyesuaikan diri dengan realisasi bahwa Indonesia adalah penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia. Pemangku kepentingan lokal maupun nasional merasa terdorong oleh kemungkinan menghindari deboisasi dengan dukungan pembayaran internasional. Masyarakat sedang mempertimbangkan risiko dan opsi mengenai bagaimana suatu negara yang rawan dapat beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Dan Indonesia semakin menjadi pusat perhatian internasional karena kesediaannya untuk mengurangi emisi gasrumah kaca sebesar 26 persen.


2.PENGELOLAAN HUTAN DAN ALIRAN AIR
Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia dan biodiversitas yang signifikan secara global. Penyelenggaraan kehutanan menjadi awal yangnyata terjadinya desentralisasi dan demokrasi, konflik dan ketidakadilan, serta kemiskinan dan kerawanan sosial. Masalah-masalah hutan dan aliran air menyentuh setiap segmen masyarakat sipil, termasuk komunitas, kelompok adat, kaum wanita, kelompok agama, LSM dankelompok-kelompok perlindungan, usaha besar dan kecil, serikat pekerja,lembaga pendidikan, media, pemerintah daerah dan parlemen, aparat penegak hukum dan pemerintah pusat. Kebijakan tentang hutan dan aliranair menjadi awal terbentuknya setiap tema utama pembangunan:pembangunan pedesaan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pemberatasankorupsi, demokrasi, konflik dan desentralisasi.

Hutan dan aliran air merupakan aset nasional, kepentingan masyarakatglobal, dan pusat mata pencaharian bagi 36 juta orang Indonesia yangtinggal dalam kemiskinan. Penyelenggaraan kehutanan menyentuh masalah fundamental pengelolaan aset dan pilihan demokratis di hampir setiapkabupaten di Indonesia. Proses reformasi kebijakan kehutanan mengatasi masalah-masalah nyata yang penting bagi perekonomian pedesaan dan rakyat miskin, membangun suara dan akuntabilitas, dan mengikutsertakan pemerintah dan rakyat dalam membangun praktek penyelenggaraan yang baik bersama-sama.



3.PENANGGULANGAN BENCANA
Karenalokasi geografis, komposisi dan demografinya, Indonesia dan penduduknyas angat rawan terhadap bencana. Antara tahun 2003-2005 saja, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi(Bakornas) mencatat adanya 1430 bencana, termasuk banjir, tanah longsordan bencana-bencana geologis (gempa bumi, tsunami dan letusan gunungberapi). Selain itu, Indonesia rawan terhadap kekeringan, kebakaranhutan, epidemi dan bencana antropogenis (teknologis).

4.KEBIJAKAN, LEMBAGA, DAN PENYELENGGARAAN
Indonesia menghadapi banyak hambatan dalam upaya menyempurnakan peraturan dan kebijakan lingkungan dan penerapannya. Hambatan-hambatan ini meliputi struktur kelembagaan yang terfragmentasi, koordinasi yang terbatasantara kementerian-kementerian dan instansi-instansi tingkat pusat dandaerah, serta keterbatasan sumber daya keuangan dan teknik. Selain itu,proses desentralisasi baru-baru ini telah menimbulkan tantangan lainbagi para pengelola lingkungan dan sumber daya alam. Maka, untukmenghadapi tantangan tersebut, Bank mendukung Program Pengembangan Kecamatan yang telah mendanai lebih dari 17.000 proyek pembangunan dan prasarana lingkungan tingkat desa di seluruh Indonesia. Bank jugamembantu dengan menyediakan berbagai masukan analitis dan saran seperti Pemantauan Lingkungan Indonesia dan penyempurnaan teknik analisamengenai dampak lingkungan (AMDAL).



5.SUMBER DAYA PESISIR DAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG
Indonesiamerupakan kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai sedikitnya 50.000km2 terumbu karang. Angka ini kira-kira sama dengan 18 persen luasterumbu karang di dunia. Sektor pesisir dan kelautan Indonesia,khususnya perikanan berskala kecil yang disokong oleh ekosistem terumbukarang merupakan aset produktif yang penting bagi negara, dan jutaannelayan miskin bergantung padanya. Ekosistem terumbu karang yang sehatsetiap tahun dapat memproduksi hasil laut senilai rata-rata US$15.000per kilometer persegi, dan merupakan sumber pangan dan mata pencaharianyang penting bagi sekitar 9.969 desa pesisir di seluruh Indonesia.Namun, hampir dua per tiga (65%) terumbu karang Indonesia dianggapterancam oleh usaha penangkapan ikan yang berlebihan, dan hamper separuhnya dianggap terancam khususnya oleh praktek-praktek penangkapan ikan yang merusak.
Dalam 50 tahun terakhir, degradasi terumbu karang di Indonesia telah meningkat dari 10 menjadi 50 persen. Akibatnya, banyak usaha terumbu karang berskala kecil di Indonesia mencapai tingkat dan pola eksploitasi di mana satu-satunya cara untuk untuk meningkatkan produksi dan penghasilan masyarakat di masa mendatang adalah dengan melindungi habitat terumbu karang yang kritis dan mengurangi upaya-upaya penangkapan ikan yang bersifat merusak. Namun, masyarakat nelayan pesisir membutuhkan bantuan untuk membuat perubahan-perubahan perilaku. Saat ini, kapasitas di tingkat kabupaten untuk membantu masyarakat nelayan pesisir untuk mengelola sumber daya yang penting ini secara berkelanjutan masih terbatas.
Bank Dunia telah turut membiayai program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang terbesar di dunia di Indonesia selama 15 tahun bersama ADB dan beberapa LSM lingkungan hidup yang besar. Dengan dicanangkannya tahun 2008 sebagai Tahun Internasional Terumbu Karang dan seruan Presiden Indonesia baru-baru ini untuk memulai Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Initiative) bersama negara-negara APEC, kebutuhan untuk melindungi ekosistem terumbu karang dari pengrusakan oleh manusia dan faktor-faktor perubahan iklim akhirnya mendapatkan perhatian dunia.

Pemerintah Indonesia mengidentifikasi pengelolaan ekosistem terumbu karang sebagai prioritas nasional pada pertengahan tahun 1990an sehingga meminta bantuan Bank untuk membiayai tahap pertama dari tiga tahap program Adaptable Program Loan, yang disebut Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang ( Coral Reef Rehabilitation and Management Program/COREMAP) yang bertujuan untuk menetapkan sistem pengelolaan terumbu karang yang praktis, operasional dan terlembaga di lokasi-lokasi terumbu karang prioritas di Indonesia.
Program ini diikuti dengan program kedua, COREMAP Tahap II senilai US$56 juta yang berfokus pada menetapkan sistem pengelolaan terumbu karang yang praktis di sedikitnya enam kabupaten prioritas melalui sebuah program yang berkelanjutan secara keuangan.COREMAP II berupaya mendukung masyarakat pesisir agar secara berkelanjutan dapat mengelola bersama penggunaan terumbu karang dan sumber daya ekosistem yang terkait, memulihkan ekosistem terumbu karang yang telah rusak atau melindungi ekosistem yang masih baik. Program ini sedang dilaksanakan dengan tiga komponen:

1)PENGUATAN KELEMBAGAAN: meningkatkan dukungan kelembagaan pemerintah untuk pengelolaan kolaboratif kawasan suaka di laut dan daerah-daerah laut lainnya yang dilindungi bersama masyarakat pesisir.
2) PENGELOLAAN BERBASIS MASYARAKAT DAN KOLABORATIF: meningkatkan penghasilan seluruh masyarakat pesisir dan lembaga-lembaganya di kabupaten program dengan secara berkelanjutan mengelola bersama terumbu karang serta ekosistemnya.
3) KESADARAN MASYARAKAT, PENDIDIKAN DAN EKSTENSIFIKASI: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat konservasi ekosistem terumbu karang dan pemanfaatannya secara berkelanjutan yang menghasilkan perubahan praktek-praktek yang bersifat merusak.
*Junita Torro Datu*